Pemerintah Kejar Target Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan energi surya.

Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, Indonesia berkomitmen untuk mencapai 23% porsi EBT pada Bauran Energi Nasional di tahun 2025 sebagai salah satu pemenuhan target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Paris Agreement.

“Sinergitas diperlukan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari partisipasi masyarakat untuk membentuk ekosistem yang baik guna mencapai target 23% pada tahun 2025. Harapannya Indonesia ke depan bisa menjadi lebih ambisius menuju net zero emission seperti negara maju lainnya,” ujar Chrisnawan dalam diskusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan SUN Energy secara daring, Kamis (3/6).

Potensi penggunaan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya tenaga surya kian berkembang di Indonesia. Sampai dengan Maret 2021, kata Chrisnawan, jumlah pelanggan yang telah memasang PLTS Atap mencapai 3.472 pelanggan dan telah terpasang kapasitas sebesar 26.51 mw (megawatt).

“Salah satu upaya menghasilkan produk global dengan skema Renewable Energy Based Industrial Development (REBID) yaitu mendorong pertumbuhan industri hijau untuk pemanfaatan energi baru terbarukan dalam skala besar,” tandasnya.

Hendro Martono, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian mengatakan, sektor industri merupakan salah satu konsumen energi terbesar. Pada tahun 2019, total konsumsi energi sektor industri Indonesia sebesar 2,382,594 terajoule atau setara dengan 36,64% dari total konsumsi nasional.

“Potensi energi surya per tahun di Indonesia mencapai 532.6 gwp dan kapasitas produksi nasional adalah 515 mwp. Namun, total kapasitas PLTS di Indonesia sendiri masih kecil yaitu 25 mwp,” imbuh Hendro.

Melihat hal itu, Hendro bilang, salah satu tantangan industri dalam negeri yaitu impor komponen itu sendiri. Untuk mendukung industri dalam negeri, dia berpendapat, terdapat kebijakan mengenai biaya masuk yang dapat ditanggung pemerintah dan bisa diajukan ke Kementerian Perindustrian untuk mengatasi biaya impor yang masih relatif tinggi.