Perkembangan Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap di Indonesia 

Sejak 15 November 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendukung penuh dan memberikan fasilitas terhadap penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (“PLTS Atap”) untuk para konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero). (“Permen 49/2018”).

Perspektif Perizinan

Permen 49/2018 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target pemanfaatan energi terbarukan, khususnya PLTS Atap baik atap maupun ground mounted yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (“RUEN”). RUEN menargetkan penggunaan energi surya sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun  2050 atau setara dengan 22% dari potensi penggunaan surya dengan total 207,9 GW. [1]

 


Sumber : 

[1] Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran 1, Halaman 64


 

Permen 49/2018 telah mengalami dua kali perubahan pada tahun 2019, dengan perubahan pertama pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2019, dan perubahan kedua pada Peraturan Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2019 (“Peraturan PLTS Atap“). Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 (“Permen 12/2019”) yang mengatur persyaratan perizinan pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada PLTS Atap.

Pada November 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”). Dalam amandemennya, UU Cipta Kerja menghapuskan nomenklatur perizinan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, yang sebelumnya disebut sebagai izin operasi, lalu diubah menjadi izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pada prinsipnya, hal ini hanya mencakup perubahan nomenklatur untuk menyelaraskan nama perizinan penyelenggara penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP 25/2021”) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sektor ketenagalistrikan yang juga mengatur terkait persyaratan perizinan ketenagalistrikan secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan PLTS Atap.

Perangkat peraturan yang mengatur perihal PLTS Atap telah membuka tantangan baru bagi industri bisnis PLTS di Indonesia. Dilihat dari sudut perizinan, perusahaan pengembang PLTS Atap dan pelanggan PLN tidak perlu lagi khawatir dengan legalitas PLTS Atap dengan catatan bahwa perusahaan PLTS Atap dan pelanggan PLN harus bekerjasama untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Pelanggan PLN wajib mendapatkan persetujuan PLN untuk instalasi PLTS Atap sebelum memulai instalasi;
  2. Untuk kapasitas pembangkit di bawah 500 kW, pelanggan PLN harus melapor kepada ESDM minimal satu kali sebelum mengoperasikan pembangkit. Apabila kapasitas pembangkit di bawah 500 kW dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 bagian yang terpisahkan, maka wajib memiliki sertifikat laik operasi, sedangkan apabila kontrol panel menjadi 1 bagian tidak terpisahkan, maka pembangkit tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi dengan melampirkan sertifikat produk atau membuat surat pernyataan bertanggung jawah terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan yang akan dievaluasi oleh pemerintah pusat atau gubernur;
  3. Untuk kapasitas lebih dari 500 kW, pelanggan PLN wajib memperoleh izin usaha untuk penyediaan listrik kepentingannya sendiri (izin operasi) dan sertifikat laik operasi untuk mengoperasikan PLTS Atap.

Dinamika perubahan peraturan terkait PLTS Atap ini berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda antara para pemangku kepentingan, seperti PLN setempat, dinas ESDM setempat, dan pelanggan PLTS Atap. Hal ini diharapkan tidak menurunkan minat penggunaan PLTS Atap di Indonesia dengan catatan pemerintah perlu menyesuaikan beberapa ketentuan pada amandemen peraturan berikutnya dan juga melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah.

 

Perspektif Bisnis

Solar Rooftop

Dilihat dari perspektif bisnis, perusahaan pengembang PLTS Atap beserta pelanggan PLN perlu membatasi instalasi PLTS Atap dengan kapasitas maksimal 100% dari daya tersambung PLN, apabila melebihi PLN tidak akan memberikan persetujuan pembangunan PLTS Atap kepada pelanggan PLN. Meski terdapat keterbatasan kapasitas PLTS Atap, di sisi lain pelanggan PLN dapat melakukan kegiatan ekspor-impor energi dengan PLN. Pelanggan PLN yang memanfaatkan PLTS Atap dapat menjual kelebihan energi yang dihasilkan dari PLTS Atap kepada PLN, dengan syarat PLN hanya membayar 65% dari listrik yang diekspor. Misalnya, jika terdapat kelebihan energi yang diekspor ke PLN sebesar 100 kWh, maka PLN hanya akan membayar sebesar 65 kWh yang akan dihitung sebagai pengurang tagihan listrik pelanggan bulan berikutnya.

 

Biaya Kapasitas =

total kapasitas inverter (kW) x 40 (jam) x tarif listrik

Biaya Kapasitas =  total kapasitas inverter (kW) x 5 (jam) x tarif listrik

 

Sejak Oktober 2019, pemerintah telah menurunkan biaya kapasitas untuk pelanggan PLN dengan golongan industri yang diatur dalam peraturan sebelumnya dan saat ini adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, biaya kapasitas di atas hanya berlaku untuk para pelanggan PLN dengan golongan industri yang menggunakan PLTS Atap on-grid, sedangkan untuk para pelanggan PLN dengan golongan non-industri dan PLTS Atap off-grid dibebaskan dari ketentuan biaya kapasitas.

Regulasi baru yang menurunkan biaya kapasitas ini tentunya membawa angin segar bagi para pelanggan dengan golongan industri PLN yang ingin memanfaatkan PLTS Atap. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan tahunan pemanfaatan PLTS Atap di Indonesia. Hingga akhir 2018, jumlah pelanggan PLTS Atap telah mencapai 609 pelanggan, dan meningkat sampai 1.580 pelanggan pada Desember 2019 [2] dan per Oktober 2020 terdapat 2.566 pelanggan PLTS Atap dengan total kapasitas mencapai 18 M.[3] Untuk mencapai target RUEN dalam pemanfaatan energi surya, pemerintah juga akan memberlakukan kewajiban pemanfaatan PLTS Atap minimal 30% luas atap untuk seluruh gedung pemerintahan di Indonesia dan kewajiban pemanfaatan PLTS Atap minimal 25% untuk atap rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, serta kompleks perumahan melalui izin konstruksi bangunan. [4] Terlebih lagi, rencananya pemerintah akan menaikkan nilai pembelian PLN atas energi yang tereskpor dari PLTS Atap on-grid kepada PLN yang semula 65% menjadi 75%.

 


Sumber : 

[2] Institut for Essential Services Reform, “Diskusi Media: Dampak Pandemi COVID19 pada Sektor Kelistrikan Energi Terbarukan di Indonesia”, https://iesr.or.id/diskusi-media-dampak-pandemi-covid19-pada-sektor-kelistrikan-energi-terbarukan-di-indonesia” (diakses pada 28 Januari 2021).

[3] Humas EBTKE, “Akselerasi Pengembangan PLTS Atap, Kejar Target Bauran EBT” https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/11/20/2698/akselerasi.pengembangan.plts.atap.kejar.target.bauran.ebt?lang=en (diakses pada 27 Januari 2021).

[4] Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran 1, halaman 79.

[5] Indonesia Clean Energy Development, “Proyek Listrik Surya Atap untuk Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum di Aceh”, http://www.iced.or.id/id/indonesia-proyek-listrik-surya-atap-untuk-gedung-pemerintah-dan-fasilitas-umum-di-aceh/ (diakses pada 27 Januari 2021).


 

Pada tahun 2019, Kementerian ESDM Pusat telah menerbitkan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor 363/22/MEM.L/2019 kepada instansi pemerintah di tingkat daerah dan nasional untuk mendorong pemasangan PLTS Atap di gedung perkantoran pemerintah, yang bertujuan untuk penghematan bahan bakar, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta mengurangi anggaran pemerintah melalui penghematan listrik.[5] Surat Edaran ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mendukung penggunaan PLTS Atap di Indonesia dan semoga pemerintah terus menerbitkan surat edaran terkait bahkan kewajiban untuk memasang PLTS Atap di gedung-gedung pemerintahan di seluruh Indonesia.

 

SUMBER ARTIKEL :

[1] Institut for Essential Services Reform, “Diskusi Media: Dampak Pandemi COVID19 pada Sektor Kelistrikan Energi Terbarukan di Indonesia”, https://iesr.or.id/diskusi-media-dampak-pandemi-covid19-pada-sektor-kelistrikan-energi-terbarukan-di-indonesia” (diakses pada 28 Januari 2021).

[2]Humas EBTKE, “Akselerasi Pengembangan PLTS Atap, Kejar Target Bauran EBT” https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/11/20/2698/akselerasi.pengembangan.plts.atap.kejar.target.bauran.ebt?lang=en (diakses pada 27 Januari 2021).

[3] Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran 1, halaman 79.

[4] Aceh”, http://www.iced.or.id/id/indonesia-proyek-listrik-surya-atap-untuk-gedung-pemerintah-dan-fasilitas-umum-di-aceh/ (accessed on 27 January 2021).

[5] Indonesia Clean Energy Development, “Proyek Listrik Surya Atap untuk Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum di Aceh”, http://www.iced.or.id/id/indonesia-proyek-listrik-surya-atap-untuk-gedung-pemerintah-dan-fasilitas-umum-di-aceh/ (diakses pada 27 Januari 2021).

 

Penulis Artikel : 

Syaugi Saleh, S.H.

As a leading Renewable Energy Service Company (RESCO) in Indonesia, focusing on solar energy system, SUN Energy continues to champion the importance of affordable, reliable, sustainable, and eco-friendly energy for all.

Disclaimer

© 2021 SUN Energy. All rights reserved.